"Mari kita manfaatkan rapat ini untuk memperkuat komitmen menyatukan langkah dan membangun kolaborasi antara Dekranasda, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap program tidak hanya terencana dengan baik, tapi juga memiliki dukungan anggaran dan dapat diimplementasikan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan," ungkapnya.
Langkah kolaboratif ini menjadi syarat mutlak demi tercapainya target pembangunan daerah.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menjelaskan agenda besar ini melibatkan sekitar 1.500 peserta dari tingkat pusat dan daerah. Ratusan delegasi tersebut tercatat berasal dari 16 provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa yang mencakup 273 kabupaten/kota.
Adapun hasil rapat ini akan merumuskan secara utuh rencana tindak lanjut kegiatan, penanggung jawab, hingga sistem pemantauan program. "Hasil rapat dikawal hingga pelaksanaan dan evaluasi," tandasnya.
Pengawalan ketat ini bertujuan memastikan seluruh rumusan kesepakatan dapat direalisasikan dengan baik di lapangan.
Rangkaian agenda ini turut diwarnai dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara TP PKK bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Momen penting ini disaksikan langsung oleh ratusan kader Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu tingkat pusat maupun daerah.
