NADIKABAR.COM — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat sistem pelayanan di lingkungan kementerian untuk mencegah terbukanya ruang praktik gratifikasi, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT Taufik Madjid, penguatan sistem pelayanan, seperti melalui digitalisasi, dapat meminimalkan peluang terjadinya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas aparatur Kemendes.
"Semua server online, kita bisa men-setup, men-develop sistem dalam pelayanan-pelayanan kita, yang harusnya tidak memberikan ruang terjadinya praktik-praktik gratifikasi," kata Taufik dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi bagi ASN Kemendes PDT" seperti diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut dia mengatakan penguatan sistem tersebut perlu berjalan bersama dengan mekanisme pencegahan dan pelaporan gratifikasi yang dikembangkan di lingkungan kementerian.
Menurut dia, upaya menolak gratifikasi merupakan bagian dari langkah untuk mencegah korupsi karena penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
"Jadi, gratifikasi, menolak gratifikasi, anti-gratifikasi berarti kita menolak korupsi," ujarnya.
Taufik lalu menekankan penerimaan gratifikasi berpotensi menimbulkan hubungan timbal balik yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas aparatur.
"Karena pasti, kalau kita terima gratifikasi, pasti kita ada konflik kepentingan di dalamnya. Kita akan pasti ada balas budi, balas jasa, dan lain sebagainya," kata dia.
Selain membangun sistem pelayanan, Taufik mengatakan penguatan mekanisme whistleblower juga perlu dikembangkan untuk mendukung pencegahan dan pengungkapan praktik gratifikasi.
Diketahui, whistleblower merupakan pihak yang menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran atau penyimpangan untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
Berikutnya, Taufik juga menekankan pentingnya penguatan integritas aparatur sebagai dasar untuk membangun birokrasi yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut dia, penguatan integritas perlu dimulai dari individu, lingkungan kerja, hingga institusi, agar birokrasi mampu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara akuntabel.
Ia berharap pengembangan sistem pelayanan dan penguatan mekanisme pencegahan gratifikasi dapat memperkuat budaya integritas di lingkungan Kemendes PDT serta menjaga maruah institusi.
