Merujuk pada kesepakatan dengan DPR RI beberapa waktu lalu, Nunuk mengatakan tidak akan ada tes untuk mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Jadi, tidak ada perubahan kebijakan sebagaimana yang diumumkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI pada tanggal 18 Agustus 2026 yang lalu. Bahwa untuk perubahan status atau peralihan status dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu itu adalah peralihan status, jadi bukan melalui tes,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan alasan utama di balik kebijakan tanpa tes tersebut dikarenakan seluruh guru PPPK paruh waktu pada dasarnya telah melewati proses dan rangkaian seleksi resmi pada tahun sebelumnya.
