Dari keseluruhan temuan, pihaknya mencatat sebanyak 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan saat ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.
Menurut Toni, sejumlah pelanggaran berkaitan dengan tindakan proktor maupun pengawas yang menyiarkan secara langsung atau mengunggah dokumentasi kondisi ruang pelaksanaan ujian ke media sosial.
Meskipun konten yang diunggah tidak selalu memperlihatkan substansi soal, ia menegaskan tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan TKA.
"Proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial itu kami catat juga sebagai pelanggaran," ujarnya.
Ia menegaskan setiap aktivitas di ruang ujian harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, termasuk larangan mendokumentasikan dan memublikasikan pelaksanaan tes melalui media sosial.
