Toni mengatakan Kemendikdasmen telah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan pada gelombang pertama guna memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya.
Pihaknya juga meminta satuan pendidikan memastikan seluruh unsur pelaksana, mulai dari murid, proktor, hingga pengawas memahami tata tertib sebelum pelaksanaan TKA.
Selain itu pihaknya juga memperkuat koordinasi pengawasan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI yang turut melakukan pemantauan TKA di 34 provinsi.
Ia mengatakan Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026 untuk mengingatkan Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar mematuhi tata tertib pelaksanaan TKA.
