NADIKABAR.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 guna memperkuat kepatuhan dan penegakan tata tertib pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK/sederajat menyusul sejumlah dugaan pelanggaran pada gelombang pertama.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin dalam kegiatan Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA sederajat dan SMK/MAK 2026 di Jakarta Pusat pada Senin mengatakan penerbitan surat edaran tersebut merupakan upaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TKA mematuhi pedoman dan tata tertib sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Dalam surat edaran yang ditetapkan pada 2 November 2026 itu, Toni menyebut pihaknya telah menerima berbagai laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan asesmen skala nasional tersebut.
“Terhadap laporan tersebut telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan pendalaman melalui mekanisme pemeriksaan dengan menelaah informasi, bukti, serta kronologi kejadian,” kata Toni.
Lebih lanjut, ia mengatakan surat edaran yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota itu memuat empat substansi utama.
Pertama, pihaknya menegaskan penyelenggaraan TKA harus mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Kedua, pihaknya juga menegaskan seluruh unsur yang terlibat, mulai dari satuan pendidikan, proktor, teknisi, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, peserta, hingga pihak lainnya, wajib mematuhi pedoman dan tata tertib sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Ketiga, seluruh pihak wajib menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional.
Keempat, setiap dugaan pelanggaran terhadap pedoman dan tata tertib penyelenggaraan TKA maupun Asesmen Nasional harus dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.
Toni menegaskan pula penanganan setiap dugaan pelanggaran harus dilakukan secara objektif, akuntabel, dan hati-hati dengan berlandaskan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penerbitan surat edaran tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan TKA jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 berlangsung dengan menjunjung prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas.
“Surat Edaran ini bertujuan mendukung pelaksanaan Asesmen Skala Nasional SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 yang jujur dan gembira dengan menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA sebagai asesmen terstandar,” kata Toni.
