NADIKABAR.COM — Kementerian Ekonomi Kreatif berdiskusi dengan delegasi World Creativity Organization (WCO) membahas pertimbangan Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Year of Creativity 2027 dan peluang kolaborasi untuk memperkuat potensi ekonomi kreatif Indonesia di mata dunia.
Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menilai peluang ini perlu dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
"Inisiatif ini berpeluang besar menjadi panggung utama untuk memperkenalkan ekosistem kreatif Indonesia ke tingkat dunia. Harapan kami, partisipasi ini tidak berhenti pada gelaran acara saja, tetapi memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan, memperluas jejaring kerja sama antarnegara, serta memperkokoh fondasi industri kreatif kita dalam jangka panjang," jelas Menteri Ekraf.
Selama audiensi, delegasi WCO memaparkan gambaran umum Year of Creativity, format kegiatan, serta mekanisme seleksi negara penyelenggara. Indonesia juga menggali pembelajaran dari Brasil yang menjadi tuan rumah Year of Creativity 2026 sebagai referensi dalam mempersiapkan program serupa pada 2027.
Diskusi tersebut turut membahas potensi manfaat program bagi ekosistem ekonomi kreatif nasional, khususnya dalam membuka peluang bagi talenta muda dan pelaku usaha kreatif Indonesia untuk memperluas jangkauan ke pasar global.
“Kami memandang kreativitas bukan hanya sekadar ekspresi seni, melainkan instrumen strategis yang mendorong inovasi, menciptakan peluang usaha baru, memperkuat daya saing bangsa di kancah internasional, serta menggerakkan pembangunan ekonomi, inklusi sosial, keberlanjutan, dan kemajuan manusia," ujar Riefky.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Ekraf bersama pihak terkait akan membentuk tim kajian internal untuk menelaah usulan penyelenggaraan Year of Creativity 2027.
Kajian tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, peluang kemitraan strategis, serta keselarasan program dengan prioritas ekonomi nasional. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan resmi mengenai partisipasi Indonesia.
