Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing KBIHU.
Nurchalis menjelaskan skema dua tahap ini dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung optimal dan transparan.
"Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal," ujarnya.
Untuk melakukan pelunasan, jemaah wajib berstatus aktif di SISKOHAT, berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif pada Program JKN.
Jemaah juga harus memenuhi syarat istitaah kesehatan dan belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun lalu. Bagi prioritas lansia, kriteria khusus yang ditetapkan adalah berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan mendaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dilakukan pada BPS Bipih awal atau BPS pengganti sebesar Bipih embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo Rekening Virtual.
Transaksi dapat diakses melalui saluran non-teller seperti ATM dan mobile banking, atau kas keliling bagi wilayah banking blankspot. Setelah transaksi berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti lunas ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota domisili.
