NADIKABAR.COM — Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut surat keterangan (Suket) atau ijazah pendidikan.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.

Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Baru-baru ini, menanggapi wacana pemakzulan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya banyak menerima usulan dari masyarakat untuk menindaklanjuti polemik tersebut, terlebih jelang masa sidang paripurna DPR pada Selasa (10/11).

Usulan tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari berbagai fraksi partai politik di DPR hingga kelompok masyarakat.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).

NadiKabar.com merangkum sejumlah pihak yang belakangan menyuarakan pemakzulan terhadap Gibran.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan pemakzulan terhadap Gibran dapat dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain untuk menyikapi putusan MA dan MK.

"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.