Menurut dia, polemik mengenai pendidikan Gibran menimbulkan rasa keprihatinan dan kesedihan bagi bangsa. Sebab, Gibran adalah bagian dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat amanat rakyat. Apalagi, pemerintahan yang dipimpin keduanya baru berjalan dua tahun saja.
"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," ucapnya.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.
Ia memandang hak interpelasi yang berarti hak bertanya sudah tidak relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Kemudian, hak angket atau hak menyelidiki juga melalui proses yang panjang, terlebih MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas sehingga DPR hanya perlu mengeluarkan hak menyatakan pendapat.
"Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Senin (9/11).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).
Sebelumnya, Hasto juga menyatakan wacana pemakzulan semakin menguat usai kasus dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lain terungkap.
Ia mengatakan PDIP terus menjalin dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR.
"PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi, saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
