NADIKABAR.COM — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan pendataan ulang terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai langkah penertiban layanan haji dan umrah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan dari sekitar 3.600 PPIU yang terdata, sebanyak 50 persen diantaranya diketahui tidak aktif. Selain itu, ditemukan juga pihak-pihak yang menjalankan kegiatan sebagai PPIU tanpa mengantongi izin resmi.
“Kami sedang melakukan pendataan ulang dalam rangka penertiban. Dari 3.600 PPIU, sekitar 50 persen tidak aktif. Kemudian, ada juga yang berlaku sebagai PPIU, tetapi tidak memiliki izin,” kata Dahnil di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan hingga saat ini Kementerian Haji dan Umrah juga belum menerbitkan izin baru bagi PPIU maupun membuka proses pembayaran perizinan.
