“Kalau ada yang merasa sudah mengurus izin, kemudian sudah membayar, tidak ada itu. Kami belum membuka perizinan maupun pembayaran apapun. Kalau ada yang tertipu, silakan segera melapor,” katanya.
Kementerian Haji dan Umrah menargetkan proses penertiban dan pendataan ulang tersebut dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Setelah pembenahan data rampung, pemerintah berharap proses perizinan dapat kembali dibuka pada awal 2027.
Selain melakukan penertiban administrasi, Dahnil mengatakan kementeriannya juga telah menutup sejumlah PPIU dan KBIH yang terlibat dalam kasus penipuan terhadap masyarakat.
“Yang jelas, Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jamaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” ujar Dahnil.
