NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) memperkuat pengembangan hak asasi manusia (HAM) melalui kemitraan dengan 10 pusat studi HAM (PUSHAM) perguruan tinggi untuk menghasilkan kajian, penelitian, dan rekomendasi kebijakan berperspektif HAM.
Sekretaris Jenderal Kemenham Novita Ilmaris mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk mendukung tanggung jawab negara dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
"Tanggung jawab negara dalam melaksanakan P5HAM tidak dapat dijalankan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan perguruan tinggi yang memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan kajian yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan," ujar Novita dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Melalui konsultasi nasional penyusunan rancangan pedoman kemitraan pada 12-13 November 2026, Kemenham dan 10 perguruan tinggi menyepakati penguatan kolaborasi dalam pengembangan kajian serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan P5HAM.
Sebagai landasan kerja sama, Kemenham menyiapkan pedoman kemitraan melalui Surat Edaran Menteri HAM yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kolaborasi.