Kemenham juga menargetkan perluasan kemitraan dari 10 menjadi 20 PUSHAM pada 2027.
Sepuluh perguruan tinggi yang terlibat dalam kemitraan tersebut meliputi Universitas Sulawesi Barat, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Mulawarman, Universitas Cenderawasih, Universitas Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika, Universitas Tadulako, dan Universitas Negeri Jakarta.
Selain itu, tenaga ahli Kemenham akan mendukung penyusunan kajian peraturan perundang-undangan dan rancangan kebijakan berperspektif HAM, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penguatan jejaring antarlembaga, serta publikasi hasil penelitian.
Pendampingan metodologi penelitian dan pembelajaran juga disiapkan, termasuk bagi perguruan tinggi yang berkomitmen membentuk PUSHAM. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kontribusi akademisi dalam menghasilkan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan dan pemajuan HAM.