NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) memperkuat pengembangan hak asasi manusia (HAM) melalui kemitraan dengan 10 pusat studi HAM (PUSHAM) perguruan tinggi untuk menghasilkan kajian, penelitian, dan rekomendasi kebijakan berperspektif HAM.
Sekretaris Jenderal Kemenham Novita Ilmaris mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk mendukung tanggung jawab negara dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
"Tanggung jawab negara dalam melaksanakan P5HAM tidak dapat dijalankan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan perguruan tinggi yang memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan kajian yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan," ujar Novita dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Melalui konsultasi nasional penyusunan rancangan pedoman kemitraan pada 12-13 November 2026, Kemenham dan 10 perguruan tinggi menyepakati penguatan kolaborasi dalam pengembangan kajian serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan P5HAM.
Sebagai landasan kerja sama, Kemenham menyiapkan pedoman kemitraan melalui Surat Edaran Menteri HAM yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kolaborasi.
Pengembangan PUSHAM selanjutnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni penguatan bagi pusat studi yang telah aktif, revitalisasi bagi PUSHAM yang belum berjalan optimal, serta pembentukan PUSHAM di perguruan tinggi yang belum memilikinya.
Kepala Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia HAM (PPSDM HAM) Aditya Sarsito Sukarsono mengatakan pihaknya ditetapkan sebagai pintu masuk koordinasi kemitraan antara Kemenham dan PUSHAM perguruan tinggi.
"Kami memandang kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi harus dibangun melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi, terstruktur, setara, dan berkelanjutan. PPSDM HAM menjadi simpul koordinasi untuk memperkuat jejaring dan kerja sama tersebut," kata dia.
Adapun bentuk kerja sama mencakup fasilitasi sumber daya manusia dan pertukaran tenaga ahli HAM, penyediaan akses data dan informasi melalui platform pembelajaran Kemenham, serta kolaborasi pendanaan riset dan kajian untuk mendukung catur dharma perguruan tinggi.
Kemenham juga menargetkan perluasan kemitraan dari 10 menjadi 20 PUSHAM pada 2027.
Sepuluh perguruan tinggi yang terlibat dalam kemitraan tersebut meliputi Universitas Sulawesi Barat, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Mulawarman, Universitas Cenderawasih, Universitas Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika, Universitas Tadulako, dan Universitas Negeri Jakarta.
Selain itu, tenaga ahli Kemenham akan mendukung penyusunan kajian peraturan perundang-undangan dan rancangan kebijakan berperspektif HAM, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penguatan jejaring antarlembaga, serta publikasi hasil penelitian.
Pendampingan metodologi penelitian dan pembelajaran juga disiapkan, termasuk bagi perguruan tinggi yang berkomitmen membentuk PUSHAM. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kontribusi akademisi dalam menghasilkan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan dan pemajuan HAM.