NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) merampungkan penyusunan draf Instruksi Presiden (Inpres) tentang program pemulihan korban 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang telah diproses pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menteri HAM Natalius Pigai, menanggapi masukan anggota DPR sekaligus memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11) dipantau daring di Jakarta, Rabu, meminta agar 12 kasus tersebut tidak kembali dipersoalkan karena telah melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Menurut Pigai, apabila penyelesaian melalui jalur yudisial hendak ditempuh, pendekatan tersebut sebaiknya difokuskan pada lima kasus pelanggaran HAM berat berikutnya yang belum ditangani pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Begini, yang 12 kasus yang lama yang sudah diproses Pak Jokowi dan pemerintahannya, itu tidak usah diganggu, itu permintaan saya, karena itu sudah melalui proses restorative justice. Kalau mau ingin yudisial, yang lima kasus yang belakangnya saja setelah itu. Yang di luar yang pernah ditangani oleh pemerintah periode Pak Joko Widodo," kata Pigai.

Ia menjelaskan bahwa negara tidak dapat menerapkan dua mekanisme penyelesaian hukum yang berbeda, yakni restoratif dan yudisial, secara bersamaan terhadap kasus yang sama.