Pigai mencontohkan praktik penyelesaian pelanggaran HAM di sejumlah negara, seperti Afrika Selatan yang konsisten memilih satu jalur penyelesaian.
Sementara itu, Yugoslavia menempuh jalur yudisial hingga menjatuhkan hukuman terhadap tokoh seperti Radovan Karadzic selama 40 tahun penjara dan memproses Slobodan Milosevic.
Terkait perkembangan regulasi pemulihan korban, Pigai mengatakan KemenHAM telah menyelesaikan draf Inpres tersebut sejak enam bulan lalu dan menyerahkannya ke Istana lima bulan lalu.
Atas arahan Istana dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ditugaskan mengoordinasikan proses harmonisasi draf tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait.