NADIKABAR.COM — Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong kebijakan transportasi berbasis sinergi lintas sektor guna menjaga keterjangkauan layanan, memperkuat industri penerbangan, mendukung konektivitas, serta mengendalikan inflasi nasional berkelanjutan.
Kepala BKT Kemenhub Hermanta menekankan pengendalian inflasi kelompok transportasi memerlukan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga.
"Dalam penerbangan, kebijakan perlu menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus kesehatan industri agar layanan dan konektivitas masyarakat tetap berkelanjutan," kata Hermanta dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ia menekankan pentingnya membaca data inflasi secara tepat sebelum menerjemahkannya menjadi kebijakan. Kelompok transportasi dalam penghitungan indeks harga konsumen (IHK) mencakup berbagai barang dan jasa yang pengaturannya melibatkan sejumlah instansi.
Menurutnya berdasarkan bobot pengeluaran hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, kelompok transportasi memiliki bobot 11,94 persen terhadap total keranjang indeks harga konsumen (IHK) nasional.
Cakupannya meliputi pembelian kendaraan, pengoperasian kendaraan pribadi, jasa angkutan penumpang, dan jasa pengiriman barang. Komoditas di dalamnya, seperti bahan bakar kendaraan, pembelian kendaraan, suku cadang, dan biaya administrasi, melibatkan kewenangan lintas sektor.
"Dengan demikian, pergerakan inflasi kelompok transportasi tidak dapat seluruhnya dilekatkan sebagai tanggung jawab Kementerian Perhubungan tetapi melibatkan kewenangan lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi kebijakan yang jelas," ujarnya.
Dalam pemetaan yang disampaikan, kata dia, jasa angkutan penumpang (1,95 persen) dan pengiriman barang (0,11 persen) yang dikaitkan dengan bidang layanan Kementerian Perhubungan memiliki bobot gabungan sekitar 2,06 persen terhadap total keranjang IHK nasional, sebagai bagian dari bobot kelompok transportasi sebesar 11,94 persen.
Angka tersebut merupakan bobot pengeluaran yang digunakan dalam penghitungan IHK, bukan besaran sumbangan terhadap inflasi pada bulan atau tahun tertentu.
"Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga," tuturnya.
Dia juga menyoroti posisi angkutan udara yang memiliki bobot 0,72 persen terhadap total keranjang IHK nasional.
Hasil analisis yang disampaikan menunjukkan hubungan linear yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik antara tingkat inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi umum nasional, berdasarkan analisis korelasi Pearson periode Januari 2024-September 2026, dengan koefisien sebesar 0,009.
Dia juga menyampaikan perlunya menempatkan tarif yang terjangkau, efisiensi biaya operasional, konektivitas antarwilayah, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan usaha sebagai sasaran yang perlu dijaga secara bersamaan.
Arah tersebut menegaskan kebijakan penerbangan perlu mencakup lebih dari upaya menekan harga tiket. Penanganan faktor pembentuk biaya dan ketersediaan armada juga diperlukan agar maskapai mampu mempertahankan kapasitas angkut, jaringan rute, serta layanan yang selamat dan andal.
"Kesehatan industri penerbangan pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang tersedia dan berkesinambungan," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo Manuhutu menekankan pentingnya efisiensi pemanfaatan ruang udara.
Selain itu penguatan tata kelola, integrasi layanan dan data, serta peningkatan ketersediaan armada untuk memperkuat konektivitas nasional.
Odo juga menempatkan keterjangkauan konektivitas, kualitas pelayanan, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan kebijakan transportasi udara.