Ia berharap melalui kegiatan itu diperoleh pandangan, masukan dan pengalaman praktis khususnya terkait kejelasan kewenangan, penguatan pengendalian akses, integrasi data, serta kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi pendukung.

Ia menegaskan urgensi pengendalian akses menuju DKT semakin nyata dengan adanya berbagai kasus pemalsuan dan penyalahgunaan pas bandar udara maupun pemanfaatan akses operasional bandar udara di luar peruntukan resminya.

"Perlu diketahui bahwa pengendalian akses masuk ke DKT telah diatur dalam PM 33 Tahun 2015 jo. PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara," bebernya.

Analis Kebijakan Ahli Madya Baketrans sekaligus Ketua Tim Kajian Minda Mora menekankan pas bandar udara merupakan instrumen pengendalian akses bukan sekadar kartu identitas.

Minda bersama tim kajian dari Baketrans telah melakukan pengumpulan data dan informasi di empat lokasi, yaitu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I/Soekarno-Hatta, Bandar Udara Budiarto, Bandar Udara Husein Sastranegara, dan Bandar Udara Pondok Cabe.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis awal, kata Minda, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, antara lain kejelasan kewenangan dan penetapan kuota, penguatan pemeriksaan latar belakang pemohon.