Selanjutnya, penonaktifan pas yang masih bergantung pada laporan perusahaan, belum terintegrasinya data antarbandara, serta pemeriksaan di titik akses yang masih beragam.

Lebih lanjut, Minda menjelaskan sejumlah alternatif penguatan tata kelola pas bandar udara, baik melalui penyempurnaan mekanisme kewenangan penerbitan maupun pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi.

Dijelaskan salah satu arah kebijakan yang dipertimbangkan adalah penguatan mekanisme penerbitan sesuai kewenangan yang berlaku, disertai standardisasi pengendalian dan peningkatan keterhubungan data antara penyelenggara bandar udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Direktorat Keamanan Penerbangan Kemenhub.

Minda juga menekankan skenario yang paling realistis diterapkan sebagai langkah awal adalah kewenangan penerbitan tetap berada di Kantor Otoritas Bandar Udara dengan dukungan interoperabilitas data menggunakan aplikasi yang sudah ada serta penguatan tata kelola secara bertahap.

Pelaksanaannya diwujudkan melalui revisi PM 33 Tahun 2015, standar, dan aturan teknis lainnya, dengan enam arah kebijakan, yaitu penegasan kewenangan penerbitan dan kuota, standar pemeriksaan latar belakang, kewajiban pengembalian dan penonaktifan pas bandar Udara.

Selanjutnya interoperabilitas sistem pengelolaan Pas Bandar Udara, penyempurnaan area kerja dan fitur keamanan, serta standardisasi prosedur dan penguatan pengawasan.