NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyetujui pelepasan 1.198.33 hektare kawasan hutan desa yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Aceh Jaya menjadi Area Penggunaan Lain (APL) melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
"Proses penataan kawasan hutan desa di Aceh Jaya telah dimulai sejak 2023, dan kini memasuki tahapan akhir, serta mendapatkan persetujuan untuk perubahan dan pelepasan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya, Dahrial Saputra, di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Dahrial setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pembahasan hasil kegiatan tata batas perubahan batas kawasan hutan untuk PPTPKH, di Banda Aceh.
Dahrial mengatakan, berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan luasan sekitar 1.198.33 hektare yang tersebar di dua kecamatan dan lima gampong (desa).
Adapun wilayah tersebut meliputi Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee, serta Gampong Lhok Bot, Gampong Baroh, Gampong Pantee Kuyuen, dan Gampong Lhok Timon di Kecamatan Setia Bakti.
