Dahrial berharap, masyarakat yang nantinya memperoleh manfaat dari program penataan kawasan hutan ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah secara bijaksana serta produktif.
Ia juga mengimbau agar tanah yang menjadi bagian APL dari hasil penataan kawasan hutan tersebut tidak diperjualbelikan.
Sebagai informasi, lahan APL berada di luar kawasan hutan negara yang secara hukum diperuntukkan untuk berbagai kegiatan pembangunan non-kehutanan, seperti pertanian, perkebunan, kawasan industri, infrastruktur dan fasilitas publik serta lainnya.
Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dalam memperjuangkan kepastian penguasaan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya serta tidak memperjualbelikan," ujarnya.
