“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa manfaat pendanaan berbasis hasil tidak hanya terletak pada dana yang diterima, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kapasitas nasional yang terus mendukung pengelolaan hutan dan aksi iklim setelah periode pembayaran berakhir,” ujar Haruni.
Menurutnya, terdapat tiga aspek penting yang menjadi pembelajaran Indonesia dari proses pendanaan REDD+ berbasis hasil, yaitu penguatan sistem pemantauan hutan dan transparansi pelaporan emisi, dan penguatan koordinasi kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat nasional maupun daerah.
“Pendanaan REDD+ turut mendukung tata kelola kehutanan, termasuk melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perhutanan Sosial, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” ujarnya.
Pembelajaran ketiga, adalah penguatan pengelolaan pendanaan iklim nasional melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang berperan dalam mengelola dan menyalurkan pendanaan berbasis hasil agar dapat mendukung prioritas nasional dan pelaksanaan kegiatan di daerah.
