Ketiga aspek tersebut, menurut Haruni, menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melanjutkan implementasi REDD+ sekaligus mendukung agenda Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pendanaan berbasis hasil juga bergantung pada kemampuan memastikan manfaatnya menjangkau pihak-pihak yang berkontribusi langsung dalam menjaga hutan dan menurunkan emisi, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengelola hutan, dan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Indonesia untuk melanjutkan upaya mengakses pendanaan REDD+ berbasis hasil tahap berikutnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana pendanaan berbasis hasil dapat memperkuat sistem nasional dan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat terus dirasakan, tidak hanya selama periode pendanaan berlangsung,” kata Haruni.
