NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan pemanfaatan pendanaan iklim melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) berbasis hasil turut memperkuat tata kelola kehutanan yang lebih berkelanjutan.
“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pendanaan berbasis hasil tidak hanya memberikan penghargaan atas keberhasilan penurunan emisi, tetapi juga dapat memperkuat tata kelola kehutanan dan mendukung keberlanjutan aksi iklim,” kata Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Berbicara dalam sesi diskusi di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, Haruni menjelaskan pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara penerima pendanaan melalui Green Climate Fund (GCF) REDD+ Results-Based Payments (RBP) Pilot Programme.
Melalui program ini, Indonesia memperoleh persetujuan pendanaan sebesar 103,8 juta dolar AS atas capaian penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan periode 2014–2016.
“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa manfaat pendanaan berbasis hasil tidak hanya terletak pada dana yang diterima, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kapasitas nasional yang terus mendukung pengelolaan hutan dan aksi iklim setelah periode pembayaran berakhir,” ujar Haruni.
Menurutnya, terdapat tiga aspek penting yang menjadi pembelajaran Indonesia dari proses pendanaan REDD+ berbasis hasil, yaitu penguatan sistem pemantauan hutan dan transparansi pelaporan emisi, dan penguatan koordinasi kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat nasional maupun daerah.
“Pendanaan REDD+ turut mendukung tata kelola kehutanan, termasuk melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perhutanan Sosial, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” ujarnya.
Pembelajaran ketiga, adalah penguatan pengelolaan pendanaan iklim nasional melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang berperan dalam mengelola dan menyalurkan pendanaan berbasis hasil agar dapat mendukung prioritas nasional dan pelaksanaan kegiatan di daerah.
Ketiga aspek tersebut, menurut Haruni, menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melanjutkan implementasi REDD+ sekaligus mendukung agenda Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pendanaan berbasis hasil juga bergantung pada kemampuan memastikan manfaatnya menjangkau pihak-pihak yang berkontribusi langsung dalam menjaga hutan dan menurunkan emisi, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengelola hutan, dan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Indonesia untuk melanjutkan upaya mengakses pendanaan REDD+ berbasis hasil tahap berikutnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana pendanaan berbasis hasil dapat memperkuat sistem nasional dan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat terus dirasakan, tidak hanya selama periode pendanaan berlangsung,” kata Haruni.
