NADIKABAR.COM β Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memacu perhutanan sosial untuk naik kelas dari pemberian akses kelola kawasan hutan menjadi pengembangan usaha masyarakat yang produktif dan berdaya saing, melalui pembiayaan dan investasi berkelanjutan.
βAgar perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses legal, tetapi berkembang menjadi portofolio usaha yang mampu menarik pembiayaan dan investasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung aksi iklim,β kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dalam sesi dialog βFrom Permits to Portfolios: Unlocking Capital for Social Forestry as Bankable Climate Investmentβ di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Turkiye, Catur Endah mengatakan hingga Oktober 2026, program perhutanan sosial telah mencakup 8,48 juta hektare melalui 11.364 persetujuan pengelolaan dan melibatkan sekitar 1,44 juta kepala keluarga.
Capaian ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis hutan sekaligus mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.