Selain pengembangan usaha, Kemenhut juga menekankan pentingnya percepatan pengakuan hutan adat dan kepastian hak masyarakat hukum adat sebagai landasan pembiayaan iklim yang inklusif.
Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas sekitar 376.280 hektare.
Percepatan penetapan hutan adat terus didorong melalui penguatan data, kolaborasi lintas pihak, verifikasi lapangan, dan dukungan pendanaan yang tetap menghormati hak serta pengambilan keputusan masyarakat hukum adat.
Ia menambahkan bahwa peluang pembiayaan dari pasar karbon juga dapat dikembangkan sebagai instrumen pendukung, dengan memastikan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat hukum adat, memperoleh manfaat secara adil.