NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memacu perhutanan sosial untuk naik kelas dari pemberian akses kelola kawasan hutan menjadi pengembangan usaha masyarakat yang produktif dan berdaya saing, melalui pembiayaan dan investasi berkelanjutan.

“Agar perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses legal, tetapi berkembang menjadi portofolio usaha yang mampu menarik pembiayaan dan investasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung aksi iklim,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam sesi dialog “From Permits to Portfolios: Unlocking Capital for Social Forestry as Bankable Climate Investment” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Turkiye, Catur Endah mengatakan hingga Oktober 2026, program perhutanan sosial telah mencakup 8,48 juta hektare melalui 11.364 persetujuan pengelolaan dan melibatkan sekitar 1,44 juta kepala keluarga.

Capaian ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis hutan sekaligus mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menurut Catur Endah, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan memenuhi persyaratan pembiayaan.

Penguatan kelembagaan, tata kelola usaha, peningkatan kualitas produk, pengolahan hasil, akses pasar, dan kesiapan investasi menjadi faktor penting agar potensi ekonomi hutan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenhut mendorong pengembangan pembiayaan campuran atau blended finance, yakni pendekatan yang memadukan pendanaan publik, hibah donor, filantropi, penjaminan risiko, serta investasi swasta,” ujar Catur Endah.

Melalui pendekatan ini, dukungan pembiayaan tidak hanya diarahkan pada kegiatan produksi, tetapi juga penguatan kelembagaan, pengolahan hasil, pengembangan produk, akses pasar, dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

Selain pengembangan usaha, Kemenhut juga menekankan pentingnya percepatan pengakuan hutan adat dan kepastian hak masyarakat hukum adat sebagai landasan pembiayaan iklim yang inklusif.

Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas sekitar 376.280 hektare.

Percepatan penetapan hutan adat terus didorong melalui penguatan data, kolaborasi lintas pihak, verifikasi lapangan, dan dukungan pendanaan yang tetap menghormati hak serta pengambilan keputusan masyarakat hukum adat.

Ia menambahkan bahwa peluang pembiayaan dari pasar karbon juga dapat dikembangkan sebagai instrumen pendukung, dengan memastikan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat hukum adat, memperoleh manfaat secara adil.