Pihaknya telah melakukan pengendalian rokok elektronik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, antara lain melalui pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan dan promosi, serta pengaturan kandungan produk.
"Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan, prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran Vape," ujarnya.
Pihaknya juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua, para guru, tenaga pendidik di sekolah, dan lingkungan pendidikan, untuk bersama-sama melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin dan penggunaan rokok elektrik.
Sebelumnya Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, yang menyatakan seluruh rantai produksi hingga perdagangannya dinyatakan haram.
