Keputusan ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram, karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” begitu isi surat seperti dikutip dari laman resmi MUI di Jakarta pada Senin (10/11).
MUI memberi rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
