Dari sisi penerimaan, perpajakan tetap menjadi komponen utama dengan kontribusi sekitar 75 persen terhadap pendapatan negara. Namun, peningkatan penerimaan juga perlu didukung oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perluasan basis usaha.
Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting untuk menjaga stabilitas di tengah perubahan kondisi global.
Pergerakan suku bunga internasional dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar, sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.
Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya kepastian kebijakan untuk mendorong dunia usaha merealisasikan investasi.
Menurut Aviliani APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta.
"Pemerintah juga dapat memperkuat keterhubungan perusahaan besar dan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif bagi perusahaan yang membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri,” kata Aviliani.
Dengan strategi fiskal yang terukur, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi antara pemerintah serta dunia usaha, APBN diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi.
