NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menerbitkan siaran pers berisi catatan rekam jejak koordinasi kementerian tersebut dengan Kementerian HAM, pada Kamis malam.
Rilis tersebut sebagai tanggapan atas penyataan Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/11), yang menyebut minimnya koordinasi di bawah naungan Menko Kumham Imipas sejak kementerian itu berdiri.
Rilis rekam jejak, yang diterima di Jakarta, tersebut menerangkan koordinasi antara Kemenko Kumham Imipas dengan KemenHAM tercatat berlangsung dalam berbagai agenda strategis sepanjang 2025 hingga November 2026.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas Mamur Saputra menyampaikan dokumentasi kegiatan dan korespondensi resmi tersebut menjadi bagian rekam jejak dari koordinasi antarkementerian dalam mengawal berbagai agenda kebijakan nasional.
"Berbagai agenda mengawal kebijakan nasional tersebut menujukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis, dengan melibatkan pejabat sesyai tugas dan kewenangannya," kata Mamur dalam keterangannya.
Dijelaskan, koordinasi tersebut melibatkan pimpinan kementerian hingga pejabat teknis dalam pembahasan dan penyelarasan berbagai kebijakan di bidang hak asasi manusia.