Dalam isu pemindahan narapidana antarnegara, misalnya, keterlibatan Kementerian HAM tercatat sejak penyusunan draf awal RUU Transfwe of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025, rangkaian rapat panitia antara kementerian pada Juli 2025, rapat tingkat menteri pada Agustus 2025, hingga pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.

Pada 2026, koordinasi juga berlanjut dalam pembahasan pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.

Keterlibatan Kementerian HAM dalam berbagai agenda tersebut tidak hanya dilakukan oleu menteri, dan wakil menteri, tapi juga sekretaris jenderal, staf khusus, staf ahli, direktur jenderal, direktur, kepala.pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga pejabat fungsional dan tenaga teknis..

Mamur menambahkan, koordinasi antarkementerian merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi berjalan selaras, terutama dalam menangani isu-isu strategis yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

"Sinergi itu menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian," ujar Mamur.