NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menyusun peta jalan kewajiban sertifikasi halal dengan target implementasi pada 2028.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito mengatakan penyesuaian tahapan sertifikasi halal harus menjadi momentum memperkuat kesiapan nasional sekaligus memastikan jaminan produk halal menjadi bagian dari perlindungan masyarakat.
"Ini merupakan tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 40 tahun 2026, untuk menyusun peta jalan menuju 2028 sebagai komitmen kita bahwa produk halal ini adalah bagian dari jati diri bangsa," ujar Warsito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat serta meningkatkan daya saing produk nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 mengatur penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk, meliputi makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor tertentu, kosmetik, serta barang gunaan hingga 17 Oktober 2028.
