Warsito menegaskan periode 2026-2028 harus dimanfaatkan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempercepat kesiapan implementasi, bukan justru menunda persiapan.
Sejumlah tantangan yang perlu diatasi meliputi kesiapan pelaku usaha, pemerataan fasilitas pemeriksaan dan pendampingan, kemudahan dalam penelusuran bahan baku, serta pengawasan produk impor.
Untuk itu, Kemenko PMK mendorong penyusunan peta jalan dengan target dan indikator terukur, didukung infrastruktur, sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi UMK, serta pemantauan dan evaluasi berkala.
Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif dalam pendataan pelaku UMK, pendampingan sertifikasi, dan integrasi program jaminan produk halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
