NADIKABAR.COM — Kementerian Koperasi mendorong koperasi di wilayah pesisir untuk menyediakan layanan usaha yang dibutuhkan nelayan secara menyeluruh. Layanan tersebut mencakup penyediaan BBM bersubsidi seperti solar, pembiayaan melaut, penyerapan hasil tangkapan, hingga penyediaan es dan penyimpanan dingin.
Penguatan peran tersebut bertujuan agar nelayan kecil memiliki pilihan usaha yang lebih baik dan memperoleh bagian yang lebih adil dari hasil perikanan.
Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi Panel Barus menyampaikan hal tersebut dalam sambutan pembukaan Seminar Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir bertema 'Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi', hari ini.
"Namun, tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar peningkatan produksi, melainkan keadilan rantai nilai dan tingkat kesejahteraan nelayan kecil yang masih rentan," ujar Panel dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).
Menurut Panel, rakyat desa banyak terjebak dalam kemiskinan akibat hal-hal yang bersifat sistemik.
"Pertama, barang-barang kebutuhan konsumsi dan produksi harganya mahal karena logistik yang tidak efisien dan terlalu banyak rente distribusi. Kedua, di saat membutuhkan modal kerja, belum tersedia secara luas akses kredit bunga murah dan mekanisme mudah. Sehingga mereka terjebak ijon, rentenir/lintah darat, dan tengkulak," katanya.
Selain itu, Panel juga menyampaikan poin ketiga, yakni saat mereka menjual hasil kerjanya, harganya justru jatuh, sehingga kondisi tersebut menyebabkan mereka terjebak dalam siklus utang dan terus berada dalam kemiskinan.
