NADIKABAR.COM — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir melalui penguatan ekosistem koperasi, akses pembiayaan, distribusi kebutuhan produksi, dan kepastian pasar guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus di Lampung Timur, Kamis mengatakan upaya tersebut didukung hasil riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di tiga wilayah pesisir, yakni Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur.
“Melalui forum seminar ini kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi dalam mendorong peningkatan ekonomi di pesisir dan di desa dengan upaya yang nyata,” kata dia.
Menurut dia, masyarakat pesisir yang menjadi bagian penting dalam memasok ikan untuk konsumsi masyarakat masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Kondisi serupa juga dialami masyarakat desa yang berperan sebagai penghasil sumber pangan.
Ia mengidentifikasi tiga persoalan utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat desa, yakni tingginya biaya kebutuhan pokok dan produksi akibat panjangnya rantai distribusi, terbatasnya akses pembiayaan produktif, serta lemahnya akses pasar karena belum adanya fungsi pembeli hasil produksi (offtaker) yang dikendalikan negara.
“Kemiskinan sulit dibereskan kalau tiga masalah ini tidak dibereskan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang mendukung kegiatan usaha masyarakat.
Melalui ekosistem tersebut, nelayan diharapkan lebih mudah memperoleh kebutuhan melaut, mengakses pembiayaan, serta mendapatkan kepastian pembeli dan harga hasil tangkapan yang menguntungkan.
Dirinya mencontohkan, nelayan di Lampung Timur masih menghadapi keterbatasan akses bahan bakar solar melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Selain bahan bakar, nelayan juga membutuhkan es untuk menjaga mutu ikan selama melaut serta kepastian pemasaran hasil tangkapan.
“Kami berharap nanti nelayan itu kalau mau melaut tidak perlu keluar duit, jadi sejak di tengah laut sudah tahu akan dapat berapa, nanti tinggal dihitung saja hasilnya saat mendaratkan hasil tangkapannya,” katanya.
Dia menambahkan, hasil riset tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan sekaligus mempersiapkan operasional KNMP sebagai salah satu program prioritas Presiden.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengapresiasi riset Kemenkop bersama BRIN dan KNTI yang mengangkat persoalan ekonomi masyarakat pesisir. Ia berharap hasil kajian tersebut ditindaklanjuti melalui program konkret yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Ela mengatakan Lampung Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, tetapi pemanfaatannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pemasaran hasil tangkapan, kepastian harga, akses permodalan, dan lemahnya posisi tawar nelayan dalam perdagangan.
“Tentunya kami sangat terbantu dengan riset yang dilakukan Kemenkop, namun ini tidak boleh berhenti hanya sampai di seminar saja, tetapi kita tunggu kolaborasi Kemenkop dengan Pemda melalui implementasi yang nyata, misal soal penyediaan solar bagi para nelayan,” ujar dia.
Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat dukungan terhadap kegiatan usaha nelayan sehingga potensi perikanan Lampung Timur mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
