Yusril menekankan kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen. Sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.
Lewat pendekatan itu, kata dia, diharapkan memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berdaya saing.
Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyebut integrasi data korporasi tersebut membutuhkan komitmen dan dukungan dari kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.
Ia menyebut data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan dan pengawasan.
Dengan adanya integrasi data, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama. Sementara pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.
