"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," ujarnya.
Ia menyebut hal ini juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menyebut sejak 2023 hingga 2026 tercatat ada 51.120.480 transaksi pemanggilan data.
Rinciannya 7.806.839 transaksi pada 2023, sebanyak 5.323.945 transaksi pada 2024, sebanyak 17.216.166 transaksi pada 2025, dan 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.
"Data itu dimanfaatkan dalam berbagai layanan strategis, termasuk administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK," pungkasnya.
