"Mari kita pertahankan prestasi tersebut di tahun-tahun mendatang. Predikat ini bukan hanya tanggung jawab PPID utama, tetapi juga seluruh PPID, baik tingkat I maupun pelaksana, serta kita semua. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata Menpar Widiyanti.
Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata yang telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hafidhah Farwa mengatakan PPID bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan garda terdepan pelayanan informasi publik sekaligus representasi komitmen badan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Hafidhah menyampaikan tiga strategi utama peningkatan keterbukaan informasi, yakni meningkatkan komitmen pimpinan, memastikan informasi yang disampaikan akurat dan akuntabel, serta membangun sistem informasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Dengan adanya keterbukaan informasi, memang tujuannya adalah bagaimana memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Hafidhah.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Hamdan Hamedan menekankan keberhasilan komunikasi pariwisata harus diukur berdasarkan dampak nyata, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat, bukan sekadar jumlah tayangan (views) atau tanda suka (likes).
Ia menekankan pentingnya pembuatan konten media sosial maupun siaran pers yang berorientasi pada kebutuhan audiens, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan merangkul masyarakat, serta membangun interaksi aktif melalui tanggapan terhadap komentar.