NADIKABAR.COM β€” Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui perluasan akses informasi publik serta peningkatan partisipasi masyarakat.

β€œDengan pengelolaan informasi yang baik, tentu harapannya program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif, memberi dampak positif bagi masyarakat luas khususnya untuk ekosistem pariwisata," kata Menpar Widiyanti dalam keterangan resmi kementerian yang diterima, Jumat.

Dalam sambutannya di "Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026" di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11), Menpar Widiyanti mengatakan informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat membutuhkan hubungan yang transparan, interaktif, dan responsif dengan pemerintah.

"Forum ini menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya," kata Menteri Pariwisata.

Menpar Widiyanti mengatakan Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi sarana penting untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Ia berharap melalui forum tersebut pelayanan informasi publik dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi, Menpar Widiyanti menjelaskan Kementerian Pariwisata telah mengoperasikan platform layanan informasi terpadu bernama Halo Wonderful sejak Agustus 2025.

Platform ini menjadi pusat layanan informasi pariwisata yang melayani permintaan informasi, pengaduan, penyampaian aspirasi, hingga konsultasi.

Layanan tersebut dapat diakses seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari akademisi, industri, pemerintah, komunitas, media, hingga masyarakat melalui WhatsApp, call center, email, aplikasi, situs web, media sosial, serta layanan langsung (front desk) di kantor Kementerian Pariwisata.

Kemenpar juga terus mengoptimalkan berbagai saluran digital untuk mempermudah akses informasi publik, di antaranya situs web resmi Kemenpar yang menyajikan informasi mengenai kegiatan dan program kerja kementerian.

Selain itu, situs promosi Indonesia Tourism telah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar wisatawan memperoleh informasi mengenai destinasi, event, dan atraksi wisata secara lebih akurat dan cepat.

Melalui kanal YouTube, Kemenpar juga menyampaikan laporan bulanan, data statistik, capaian pariwisata, serta dokumentasi kegiatan kementerian.

Sepanjang 2021 hingga 2025, Kementerian Pariwisata secara konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Mari kita pertahankan prestasi tersebut di tahun-tahun mendatang. Predikat ini bukan hanya tanggung jawab PPID utama, tetapi juga seluruh PPID, baik tingkat I maupun pelaksana, serta kita semua. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata Menpar Widiyanti.

Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata yang telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2026.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hafidhah Farwa mengatakan PPID bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan garda terdepan pelayanan informasi publik sekaligus representasi komitmen badan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Hafidhah menyampaikan tiga strategi utama peningkatan keterbukaan informasi, yakni meningkatkan komitmen pimpinan, memastikan informasi yang disampaikan akurat dan akuntabel, serta membangun sistem informasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Dengan adanya keterbukaan informasi, memang tujuannya adalah bagaimana memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Hafidhah.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Hamdan Hamedan menekankan keberhasilan komunikasi pariwisata harus diukur berdasarkan dampak nyata, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat, bukan sekadar jumlah tayangan (views) atau tanda suka (likes).

Ia menekankan pentingnya pembuatan konten media sosial maupun siaran pers yang berorientasi pada kebutuhan audiens, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan merangkul masyarakat, serta membangun interaksi aktif melalui tanggapan terhadap komentar.