NADIKABAR.COM — Kementerian Pariwisata menyoroti risiko pungutan wisatawan asing (PWA) berulang apabila kebijakan tersebut diterapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sementara wisatawan yang berkunjung ke kedua daerah itu sebelumnya telah membayar pungutan serupa di Bali.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan wisatawan yang masuk ke Indonesia melalui Bali berpotensi kembali dikenai pungutan ketika melanjutkan perjalanan ke destinasi lain, seperti Labuan Bajo di NTT atau sejumlah kawasan wisata di NTB.

"Potensi adanya pungutan berlapis yang tentu tidak baik untuk citra pariwisata Indonesia. Ini yang perlu dipikirkan secara matang, perlu untuk uji kelayakan di tingkat nasional sebelum ini kemudian diterapkan di daerah atau provinsi lain," kata Ni Luh dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan Gubernur NTB serta NTT di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan persiapan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT.