"Ketika mereka sudah dipungut, mereka juga ingin melihat ke mana uang itu dan apa yang dihasilkan dari uang yang mereka bayarkan," ujarnya.

Untuk mencegah pungutan berulang, Kementerian Pariwisata mengusulkan satu sistem pembayaran dan satu laporan bagi wisatawan. Pemerintah juga perlu menyiapkan standar nasional yang mencakup tujuan penggunaan dana, besaran tarif, pembayaran digital, dan pelaporan.

Ni Luh menambahkan penetapan tarif perlu didahului kajian daya saing biaya perjalanan Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing agar kebijakan tersebut tidak mengurangi daya tarik destinasi wisata nasional.