Di sisi lain, Kemenperin mendorong kebijakan harga gas yang kompetitif dan terukur untuk menjaga biaya produksi, daya saing, serta kepastian usaha dan investasi industri.
Terkait kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Sri Bimo mengatakan pemerintah juga berupaya memperbaiki mekanisme penyaluran agar seluruh sektor penerima memperoleh prioritas yang setara.
Menurut dia, kebijakan HGBT perlu diarahkan untuk mendukung kinerja industri nasional karena sektor tersebut memiliki efek berganda terhadap perekonomian.
Berdasarkan kajian Kemenperin, dampak positif HGBT terhadap sektor industri selama 2020-2025 mencapai Rp592,89 triliun, yang terdiri atas peningkatan penjualan, penerimaan pajak, investasi, serta penurunan subsidi pupuk.