NADIKABAR.COM — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemanfaatan gas bumi untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum dialokasikan untuk ekspor guna mendukung keberlanjutan industri nasional.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo menyampaikan Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang cukup besar, bahkan sebagian produksinya masih diekspor, sementara industri domestik juga membutuhkan kepastian pasokan gas untuk mendukung kegiatan produksi.

"Kami mendorong agar pemanfaatan gas bumi itu diutamakan untuk dalam negeri. Karena kita lihat ini kan masih ada ekspor dan sebagainya, nah itu kita akan mendorong terus di sini supaya prioritasnya adalah dalam negeri," kata Sri Bimo dalam diskusi Menakar Arah Kebijakan Gas Industri Untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional di Jakarta, Kamis.

Menurut Sri Bimo, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik penting karena komoditas tersebut digunakan industri sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun sumber energi.

Salah satu sektor yang sangat bergantung pada gas bumi sebagai bahan baku adalah industri pupuk. Sektor tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Kemenperin juga mendorong keandalan dan efisiensi pasokan utilitas gas bumi melalui penguatan infrastruktur serta fleksibilitas pasokan.

Sri Bimo menyampaikan kepastian pasokan menjadi kebutuhan penting bagi industri karena gangguan distribusi gas dapat memengaruhi perencanaan produksi dan pemenuhan pesanan konsumen.

Oleh karena itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, serta PGN guna memastikan permasalahan pasokan dapat segera diketahui dan ditangani.

Di sisi lain, Kemenperin mendorong kebijakan harga gas yang kompetitif dan terukur untuk menjaga biaya produksi, daya saing, serta kepastian usaha dan investasi industri.

Terkait kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Sri Bimo mengatakan pemerintah juga berupaya memperbaiki mekanisme penyaluran agar seluruh sektor penerima memperoleh prioritas yang setara.

Menurut dia, kebijakan HGBT perlu diarahkan untuk mendukung kinerja industri nasional karena sektor tersebut memiliki efek berganda terhadap perekonomian.

Berdasarkan kajian Kemenperin, dampak positif HGBT terhadap sektor industri selama 2020-2025 mencapai Rp592,89 triliun, yang terdiri atas peningkatan penjualan, penerimaan pajak, investasi, serta penurunan subsidi pupuk.