“Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Dengan total luas mencapai sekitar 110 ribu hektare dan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun, kawasan industri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru,” ujar Tri.
Menurut Tri, optimalisasi pengembangan kawasan industri juga membutuhkan penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.
Dalam pemetaan Kemenperin, terdapat delapan kelompok aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan industri, yakni pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi.
Berbagai aspek tersebut saling berkaitan sehingga memerlukan penanganan terkoordinasi agar pengelolaan kawasan industri dapat berjalan lebih optimal.
Secara khusus, sejumlah persoalan perizinan meliputi perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), serta masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri.
