Persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian pemanfaatan lahan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri.
Selain itu, proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi perusahaan industri atau tenant juga menjadi perhatian karena membutuhkan waktu cukup lama.
Pada aspek lingkungan, pembahasan turut mencakup pengurusan persetujuan teknis untuk pengelolaan air limbah, emisi, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Pelaksanaan persetujuan teknis sesuai kewenangan pemerintah pusat dan daerah turut berpengaruh terhadap lamanya penerbitan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi pengelola kawasan industri.
Tri menekankan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri.
