NADIKABAR.COM — Sebanyak 50 organisasi masyarakat sipil dari delapan simpul wilayah di Indonesia berkolaborasi melalui Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam aksi iklim yang responsif gender.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih dalam siaran pers Uni Eropa di Jakarta, Selasa, menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam upaya penanganan perubahan iklim, termasuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.
"Perubahan iklim membawa dampak yang menjadi perhatian bersama, khususnya bagi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, penting untuk memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi serta mengambil peran dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim," katanya.
Inisiatif yang digagas KemenPPPA dengan dukungan Uni Eropa itu bertujuan mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.
Amurwani mengatakan sejalan dengan tujuan RAN GPI 2024–2030, pihaknya mendukung penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil agar pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat di tingkat komunitas dapat menjadi bagian dari upaya penanganan perubahan iklim.
"Kami berharap pembentukan CSO Working Group ini dapat memperluas keterlibatan masyarakat dan memperkuat kontribusi bersama dalam aksi iklim di Indonesia," katanya.
Disebutkan bahwa urgensi penguatan aksi iklim tercermin dari kondisi Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat karakteristik geografis dan klimatologisnya.
Dokumen RAN GPI mencatat sebanyak 4.940 kejadian bencana hidrometeorologis pada 2023, naik 28 persen dibanding tahun sebelumnya.
Melalui RAN GPI 2024–2030, pemerintah berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam penanganan perubahan iklim. Sementara itu, dukungan Uni Eropa melalui strategi Global Gateway turut mendorong aksi iklim, ketahanan iklim, dan pembangunan hijau.
KemenPPPA mengajak pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan menjadikan CSO WG sebagai mitra strategis dalam memperkuat aksi iklim responsif gender melalui peningkatan kapasitas dan kolaborasi organisasi masyarakat sipil, menurut pernyataan tersebut.