Luhut juga meminta keterlibatan Polri tidak berhenti di tingkat pusat. Jaringan kepolisian dari Polda, Polres hingga Bhabinkamtibmas dapat digerakkan untuk membantu masyarakat yang selama ini sulit dijangkau.
"Jadi saya titip pada Pak Kapolri dan teman-teman, Kapolda sampai kepada Kapolres, Bhabinkamtibmas, ya tolong diturunkan," ungkapnya.
Menurut Luhut, perluasan Perlinsos membutuhkan kerja dalam skala besar dan tidak dapat bertumpu pada satu kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, pemerintah turut menggerakkan berbagai institusi yang memiliki jejaring langsung di tengah masyarakat.
"Ini gerakan masif. Dan saya mohon sekali lagi, Polri menurut saya, ini dengan Anda hadir di bawah dan pergi tadi, rakyat juga pasti senang. Anda melindungi haknya mereka," pungkasnya.
Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial sekaligus memperbarui DTSEN. Masyarakat dapat melakukan registrasi melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah untuk bansos 2027.
Registrasi tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos. Data yang masuk tetap melalui proses verifikasi, pemadanan, dan penilaian kelayakan sesuai ketentuan program. Jika tahapan berjalan sesuai target, pemerintah menyiapkan penggunaan Perlinsos Digital dalam penyaluran bansos mulai awal 2027.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto.
Selain itu, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Yuda Gustawan, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Tubagus Nugraha, serta Tenaga Ahli Utama DEN Rahmat Danu Andika juga hadir dalam pertemuan tersebut.
