NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan lahan seluas 15 hektare untuk dibangun Sekolah Rakyat permanen.Usulan tersebut disampaikan secara langsung oleh Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta.
Terkait kebutuhan dan sebaran fasilitas pendidikan di wilayahnya, Yamin memaparkan kondisi terkini di Kalimantan Tengah.
"Jadi sangat berharap lah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat," ucap Yamin pada keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Soal kesiapan lahan, Yamin menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan area dengan luas sekitar 15 hektare. Lahan tersebut tercatat secara sah sebagai aset milik pemerintah daerah setempat.
Menurutnya, lahan tersebut memiliki kontur yang landai serta terdapat sumber air bersih yang memadai. Area ini juga bisa diakses dengan baik sehingga sangat cocok untuk dibangun Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik usulan lahan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan setiap kabupaten atau kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan bisa terus proaktif dalam mengusulkan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan ini. Merespons usulan dari Pemkab Barito Timur, Agus Jabo memberikan penegasannya.
"Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun," kata Agus Jabo.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo meminta Pemkab Barito Timur untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lahan bisa segera diusulkan. Sertifikat kepemilikan lahan harus definitif atas nama pemerintah daerah dan dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemanfaatan lahan nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah. Setelah Sekolah Rakyat berjalan stabil, aset tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Mengenai standar luasan lahan yang ideal untuk fasilitas pendidikan terintegrasi tersebut, Agus Jabo memberikan rinciannya.
"Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Agus Jabo juga menyinggung terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen berskala nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahunnya.
Dari target tersebut, sebanyak 100 sekolah saat ini telah berhasil dibangun. Sementara itu, pembangunan tahap berikutnya tengah dipersiapkan dengan mempertimbangkan penyesuaian kapasitas siswa.
Ia mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menampung 2.500 siswa, meningkat tajam dari target sebelumnya yakni 1.000 siswa. Perubahan target kapasitas ini tentu berdampak langsung pada kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar usulan dari berbagai daerah dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya. Berkaitan dengan peluang keterlibatan Barito Timur, ia menyampaikan harapannya.
"Kita berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan tahun 2027. Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti," ujarnya.
Selain pembangunan fasilitas pendidikan, Agus Jabo mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Program ini ditujukan untuk menyentuh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.
Anak-anak memperoleh akses pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sementara orang tua didorong mengikuti program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Membahas desain program tersebut, Agus memaparkan konsep utamanya.
"Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur Eskop. Turut hadir mendampingi pula Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi Prasetyo serta jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Wakil Menteri Sosial.
